Harga Berubah, Haruskah Kebijakan Biofuel Ikut Fleksibel?

Sejak B50 diterapkan pada Juli 2026, kebutuhan CPO untuk biodiesel semakin besar. Semakin banyak CPO yang diserap untuk energi domestik, semakin kecil ruang yang tersisa untuk ekspor dan kebutuhan lainnya. Kondisi ini membuat permintaan domestik semakin menentukan arah pasar sawit menuju 2027.

Pada saat yang sama, harga CPO juga dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Data IPOSS menunjukkan harga CPO di ICDX turun dari Rp16.500/kg pada 23 September menjadi Rp15.040/kg pada 2 Oktober 2026, atau sekitar 8,8%. Dalam satu bulan hingga 2 Oktober, harga CPO ICDX tercatat turun 9,67%, sementara harga CPO di Bursa Malaysia turun 6,33%. Artinya, kondisi pasar yang dihadapi industri sawit tidak selalu sama dari waktu ke waktu.

Perubahan harga tersebut menjadi semakin penting ketika biodiesel mengambil porsi besar dalam permintaan domestik. Dalam Outlook Industri Sawit Q3 2026, IPOSS memperkirakan konsumsi minyak sawit untuk biodiesel mencapai 4,25 juta ton pada kuartal III 2026, atau hampir 60% dari proyeksi konsumsi minyak sawit domestik sebesar 7,2 juta ton. Ketika kebutuhan biodiesel semakin besar, pertanyaannya bukan lagi hanya berapa banyak CPO yang dibutuhkan, tetapi juga apakah seluruh alokasi tersebut harus selalu dipertahankan ketika kondisi pasar berubah.

Menanggapi hal ini, GAPKI mengusulkan agar kebijakan biofuel dibuat lebih fleksibel mengikuti kondisi pasar. Ketika harga minyak bumi tinggi, penggunaan sawit untuk biodiesel dapat didorong. Sebaliknya, ketika harga minyak sawit lebih tinggi, sebagian CPO dapat dialihkan ke ekspor. Gagasan ini disebut memiliki kemiripan dengan mekanisme kebijakan energi di Brasil.

Secara ekonomi, logikanya cukup masuk akal. Jika minyak bumi menjadi lebih mahal, biodiesel menjadi relatif lebih menarik. Sebaliknya, jika harga CPO meningkat, menjual sebagian CPO ke pasar ekspor dapat memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan mempertahankan seluruhnya untuk biodiesel. Fleksibilitas dimaksudkan agar alokasi CPO dapat menyesuaikan kondisi tersebut, bukan selalu berjalan dengan pola yang sama.

Namun, fleksibilitas juga memiliki batas. Biodiesel merupakan bagian dari kebijakan ketahanan energi dan membutuhkan kepastian pasokan. Jika alokasi CPO terlalu mudah berubah mengikuti harga, produsen biodiesel akan lebih sulit memperkirakan berapa banyak bahan baku yang tersedia. Pada akhirnya, hal tersebut dapat mengganggu kepastian pemenuhan mandat B50.

Sebaliknya, mempertahankan alokasi secara kaku juga bukan tanpa konsekuensi. Jika kebutuhan biodiesel meningkat sementara produksi dan stok tidak tumbuh dengan cepat, semakin banyak CPO akan terserap di dalam negeri. Akibatnya, ruang yang tersedia untuk ekspor dan penggunaan lainnya menjadi semakin sempit. Kondisi ini menjadi lebih relevan ketika pasar sawit sedang menghadapi stok yang relatif rendah dan pertumbuhan produksi yang terbatas, sebagaimana dibahas dalam Outlook IPOSS Q3 2026.

Karena itu, fleksibilitas dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyesuaikan alokasi CPO dengan perubahan pasar, tetapi bukan solusi untuk keterbatasan pasokan dalam jangka panjang. Selama produksi belum tumbuh secepat kebutuhan, setiap tambahan CPO untuk biodiesel tetap berarti lebih sedikit ruang untuk kebutuhan lain. Maka kebijakan yang adaptif perlu berjalan bersama peningkatan produktivitas dan pasokan agar kebutuhan energi, ekspor, dan pasar domestik dapat dipenuhi secara lebih seimbang.