Sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) walaupun terdapat pro kontra di masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen. Maklum, kenaikan PPN akan semakin membebani daya beli masyarakat pada umumnya. Ini artinya, harga-harga barang yang dibayar masyarakat setidaknya akan naik 1 persen di tahun depan. Apa dampaknya terhadap petani sawit rakyat?
Uniknya, APKASINDO mendukung kebijakan pemerintah menaikkan PPN. Langkah pemerintah tersebut dinilai memang diperlukan untuk mendukung pembiayaan upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan SDM negeri ini. Hanya saja pemerintah juga perlu menghadirkan solusi alternatif bagi petani rakyat agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga.
“Menurut saya memang enggak masalah naik PPN. Karena memang negara ini membutuhkan dana dari partisipasi semua anak bangsa, termasuk kami petani sawit. Namun sering kali kami pekebun ini dituduh tidak bayar PPN, karena penuduhnya tidak memahami struktur rantai pasar TBS sampai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS),” ungkap ketum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung kepada sawitindonesia.com (22/11/2024).
Di lain sisi, APKASINDO juga mengakui bahwa petani sawit sebagai pengguna produk pupuk, pestisida, bibit akan semakin terbebani dengan naiknya PPN. Solusi alternatifnya, menurut Gulat, dapat dilakukan dengan cara pemerintah mengiringi kenaikan PPN tersebut dengan strategi menjaga harga TBS pekebun di angka Rp3.000-Rp3.500 per kilogram. Selain itu, upaya peningkatan produktivitas sawit rakyat juga perlu dilakukan sehingga beban PPN tertutupi dengan meningkatnya hasil TBS.
Diperlukan kebijakan pendamping baik bagi petani sawit rakyat maupun masyarakat umum agar kenaikan PPN tidak terlalu melemahkan daya beli. Seperti kata Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dikutip dari kompas.id (12/08/2024), menyarankan diantaranya dengan memberikan keringanan pajak di sejumlah sektor yang menjadi lokomotif penggerak ekonomi, penyerap banyak tenaga kerja.
Langkah pemerintah menaikkan PPN diyakini banyak pihak akan diiringi kebijakan lainnya dengan dampak yang adil bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk petani sawit rakyat. Keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan daya beli masyarakat menjadi tantangan utama dalam kebijakan ini.
Memberikan keringanan pajak di sektor-sektor strategis serta memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok adalah langkah penting untuk mendukung masyarakat kelompok ekonomi rendah. Dengan sinergi kebijakan yang bijak, pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat. ()