Pemerintah Indonesia tampak menggebu dalam menarget tercapainya swasembada beras. Pemanfaatan ratusan ribu hektar lahan kelapa sawit replanting sebagai area tanam padi menjadi salah satu jalan keluarnya. Setelah berhasil swasembada, tahap berikutnya pemerintah berharap dapat mendorong negeri ini menjadi lumbung pangan dunia.
Staf Khusus Kementerian Pertanian (Kementan), Sam Herodian dalam seminar “Potensi Intercropping Padi Gogo di Lahan Peremajaan Sawit Rakyat untuk Mendukung Swasembada Beras” (19/11/24) menyampaikan harapan besar pemerintah kepada para pelaku industri kelapa sawit dalam mendukung upaya swasembada pangan. Dirinya menyebut saat ini pemerintah tengah membidik lahan sawit replanting sebagai area potensial (link IPOSS) untuk padi lahan kering atau dikenal dengan sebutan padi gogo.
Data BPS 2023 & 2024[/caption]
Data BPS terbaru juga memperjelas fakta penyusutan lahan sawah tersebut dalam setahun terakhir. Luas panen padi mengalami penurunan sebanyak 0,17 hektare dari semula 10,21 hektare pada tahun 2023 menjadi 10,05 tahun 2024. Sementara produksi padi menurun dari tahun 2023 53,98 juta ton GKG menjadi 52,66 juta ton GKG pada tahun 2024 (-1,32 juta ton GKG).
Tantangan tumpang sari padi gogo di lahan sawit[/caption]
Terlepas dari kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan produksi beras serta potensi lahan yang ada, program penanaman padi gogo di lahan sawit menyisakan banyak tanda tanya. Kekhawatiran dari para petani yang paling mendasar mulai dari sejauh mana dukungan pemerintah untuk penyediaan pupuk, pestisida, hingga penyerapan padi hasil panen. Penanggulangan hama di kebun sawit juga dianggap akan semakin rumit tatkala berdampingan dengan padi. Pun perubahan budaya petani sawit dari tanaman perkebunan ke tanaman holtikultura merupakan sesuatu yang tidak gampang.
Para petani berharap antisipasi atas berbagai permasalahan semacam itu dilakukan dengan langkah preventif yang telah direncanakan secara matang sejak awal, bukan solusi “pemadam kebakaran” yang dicari setelah terjadinya masalah. Bila tidak begitu, maka program penanaman padi gogo hanya akan menambah beban para petani sawit dengan segala keterbatasannya.
Mohammad Abdul Ghani, Dirut Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mengusulkan agar program penanaman padi gogo di lahan sawit dijadikan pemerintah sebagai mandatori bukan hanya bagi para petani peserta PSR dan PTPN, tetapi juga menyasar perkebunan swasta. Usulannya tersebut sebagai konsekuensi dari rendahnya rendahnya capaian PSR. Selain itu, Delima memberikan masukan agar program padi gogo dapat disinergikan dengan program PSR agar lebih efisien. Seperti proses penyerahan bibit sawit dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian benih padi gogo.
Potensi lahan padi di kebun sawit
Diungkapkan pada seminar yang sama oleh Prof. Suwarto, Guru Besar Departemen Agronomi IPB, terdapat tiga urgensi perlunya pemanfaatan lahan-lahan lain untuk area menanam padi. Pertama sebagai antisipasi luas panen padi yang semakin menyusut akibat konversi lahan sawah. Kedua sebagai upaya pengamanan stok untuk pemenuhan konsumsi beras. Dan ketiga sebagai peluang Indonesia menjadi lumbung pangan dunia atau paling tidak eksportir beras."Tiga urgensi perlunya pemanfaatan lahan lain untuk area menanam padi: antisipasi luas panen padi yang menyusut akibat konversi lahan sawah, upaya pengamanan stok untuk pemenuhan konsumsi beras, peluang Indonesia menjadi lumbung pangan dunia"
Prof. Suwarto memproyeksikan dalam setiap tahun terdapat 3 – 4,5% tanaman sawit rusak atau dalam kondisi harus diremajakan. Dari luas lahan sawit rakyat saja, rata-rata setiap tahunnya terdapat 215.528 hektare kebun yang perlu diremajakan. Dengan simulasi setiap hektare lahan peremajaan sawit rakyat (PSR) dapat menyediakan ruang terbuka/gawangan seluas 2500 – 3000 meter persegi, maka setiap tahun diperkirakan tersedia 53.882 – 64.658 hektare untuk padi gogo.
Penanaman padi gogo di wilayah perkebunan kelapa sawit beriklim basah diklaim memungkinkan dapat dilaksanakan dua kali masa tanam setiap tahun. Dengan demikian total potensi luas tanam padi dapat mencapai 107.764 – 129.316 hektare per tahun. Luasan ini dapat menjadi alternatif pengganti penyusutan sawah akibat konversi. Sementara perkiraan produksi padi selama 2 tahun tanaman sawit belum menghasilkan dapat mencapai 510.595 ton gabah kering giling (GKG). Bersama timnya, Prof. Suwarto juga menganalisa proyeksi pertumbuhan penduduk, konsumi bahan makanan yang mengandung beras, serta luas panen padi dari tahun 2024 – 2045. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 1,09% per tahun, konsumsi beras 93,71 kg per kapita per tahun, laju konversi 1,66% per tahun, serta aspek lainnya, diperkirakan mulai tahun 2027, tanpa adanya upaya pemanfaatan lahan untuk padai, akan terjadi kekurangan lahan padi.Area sawah semakin menyusut
Data BPS tahun 2019 menunjukkan terjadinya penyusutan signifikan pada luas lahan baku sawah nasional. Dari 8,07 juta hektare di tahun 2009, menjadi 7,46 juta hektare tahun 2019. Lebih lanjut menurut data Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR/BPN 2019, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hektare per tahun. Sedangkan rata-rata kemampuan menciptakan lahan sawah baru hanya 60.000 hektare setiap tahunnya. Yang mendominasi alih fungsi itu antara lain pembangunan perumahan, kawasan industri, area perkebunan, serta sarana publik termasuk di antaranya bandara. Sebagai contoh pembangunan Bandara Internasional Kertajati dinilai menyebabkan terjadinya perubahan luas lahan garapan usaha tani masyarakat. Dikutip dari jurnal JISIP Universitas Jambi Vol 5 No 2 (2021) hal tersebut berdampak pada hilangnya pendapatan rumah tangga petani padi serta menyebabkan pasokan padi untuk konsumsi keluarga petani berkurang drastis. [caption id="attachment_3754" align="alignnone" width="1053"] Data BPS 2023 & 2024[/caption]
Data BPS terbaru juga memperjelas fakta penyusutan lahan sawah tersebut dalam setahun terakhir. Luas panen padi mengalami penurunan sebanyak 0,17 hektare dari semula 10,21 hektare pada tahun 2023 menjadi 10,05 tahun 2024. Sementara produksi padi menurun dari tahun 2023 53,98 juta ton GKG menjadi 52,66 juta ton GKG pada tahun 2024 (-1,32 juta ton GKG).
Ketergantungan impor beras
Penurunan luas lahan padi siap panen dan produksi padi yang terjadi secara konsisten dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tanpa solusi juga sekaligus dapat memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor pangan di masa depan. Tampaknya bila tidak ada upaya nyata yang dilakukan, jangankan untuk menjadi lumbung pangan dunia, untuk mencapai swasembada beras saja bisa jauh panggang dari api. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa Indonesia masih akan mengimpor beras pada tahun 2025. Menko Zulhas menegaskan pemerintah akan berupaya keras untuk meningkatkan produksi beras nasional untuk menekan ketergantungan impor. “Selanjutnya kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar kita bisa berjalan dengan baik, impor sedikit mungkin, produksi bisa naik,” kata Zulhas dikutip dari bisnis.com (4/11/24). Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton sepanjang tahun 2023. Angka yang terpaut jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022 Indonesia mengimpor beras sebanyak 429 ribu ton, 2021 sebanyak 407,7 ribu ton, 2020 sebanyak 356 ribu ton dan 2019 sebanyak 444 ribu ton. Sedangkan untuk tahun 2024 ini, total impor beras yang dilakukan pemerintah sebanyak 3,6 juta ton. Ketergantungan impor inin antara lain yang mendorong pemerintah bertekad kuat menciptakan alternatif-alternatif.Tantangan tumpang sari padi gogo
[caption id="attachment_3756" align="alignnone" width="832"] Tantangan tumpang sari padi gogo di lahan sawit[/caption]
Terlepas dari kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan produksi beras serta potensi lahan yang ada, program penanaman padi gogo di lahan sawit menyisakan banyak tanda tanya. Kekhawatiran dari para petani yang paling mendasar mulai dari sejauh mana dukungan pemerintah untuk penyediaan pupuk, pestisida, hingga penyerapan padi hasil panen. Penanggulangan hama di kebun sawit juga dianggap akan semakin rumit tatkala berdampingan dengan padi. Pun perubahan budaya petani sawit dari tanaman perkebunan ke tanaman holtikultura merupakan sesuatu yang tidak gampang.
Para petani berharap antisipasi atas berbagai permasalahan semacam itu dilakukan dengan langkah preventif yang telah direncanakan secara matang sejak awal, bukan solusi “pemadam kebakaran” yang dicari setelah terjadinya masalah. Bila tidak begitu, maka program penanaman padi gogo hanya akan menambah beban para petani sawit dengan segala keterbatasannya.
Mohammad Abdul Ghani, Dirut Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mengusulkan agar program penanaman padi gogo di lahan sawit dijadikan pemerintah sebagai mandatori bukan hanya bagi para petani peserta PSR dan PTPN, tetapi juga menyasar perkebunan swasta. Usulannya tersebut sebagai konsekuensi dari rendahnya rendahnya capaian PSR. Selain itu, Delima memberikan masukan agar program padi gogo dapat disinergikan dengan program PSR agar lebih efisien. Seperti proses penyerahan bibit sawit dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian benih padi gogo.
Sementara itu menurut pakar kehutanan dan lingkungan Petrus Gunarso, tidak semua lahan sawit dapat ditanami padi. Selain itu mengenai pangan, Petrus menegaskan agar pemangku kebijakan jangan hanya terpaku dengan padi. Justru yang lebih penting dari pangan adalah protein, bukan karbohidrat. Pemanfaatan lahan sawit untuk memelihara hewan ternak dinilai olehnya lebih cocok daripada padi, baik dari sisi penghasilan ekonominya mau pun keberlanjutannya. ()"Tidak semua lahan sawit dapat ditanami padi"