Perdebatan tentang prosentase bauran solar terus mengemuka. Pemerintah tampaknya terus bergeming, ingin betul menerapkan peningkatan bauran secara maksimal walaupun berbagai pihak terus memberi sinyal keterbatasan feedstock.
Keberhasilan bauran solar dari sawit yang mencapai 35% atau dikenal dengan B35 bisa jadi merupakan pelajaran penting bagi pemerintah baru dibawah Presiden Prabowo. Apalagi dengan rencana implementasi EUDR, Pemerintah pun tancap gas untuk mencoba menerapkan bauran solar lebih besar lagi. Jika uji coba yang dilakukan pada November – Desember ini bisa dikategorikan berhasil, maka awal tahun depan akan mulai diimplementasikan B-40.
Di sisi lain, kembali lagi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), mengingatkan bahwa penerapan B40 akan menggerus ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Biang keladi ini semua tentu karena feedstock yang terbatas, atau dengan kata lain hasil sawit Indonesia sudah mentok, tidak bisa dinaikkan lagi volumenya. Produksinya pada 54,84 juta ton per tahun, dan cenderung akan menurun dari waktu ke waktu (Bloomberg Technoz, 24/10/24).
Ini artinya, kenaikan bauran menjadi B40 akan menggerus stok minyak sawit sebesar 2,34 juta ton dari alokasi konsumsi (pangan dan oleokimia) atau dari alokasi ekspor (30,61 juta ton). Mengingat untuk minyak sawit untuk konsumsi (pangan dan oleokimia) akan sensitif bila dipangkas, maka kemungkinan besar akan mengambil dari persediaan yang antara lain untuk ekspor ke wilayah EUDR.
Masalah yang mengemuka saat ini adalah, penerapan EUDR yang diperkirakan dapat mengurangi ekspor sebesar 368 ribu ton akan tetap bisa dilakukan seiring isu santer pengunduran pelaksanaan EUDR selama 12 bulan. Dengan demikian, bila tetap akan menerapkan B40, maka mau tidak mau harus mengambil minyak sawit jatah untuk ekspor, yang konsekuensinya akan mengurangi pendapatan dari pajak ekspor dan lainnya.
Padahal, “Industri sawit masih tetap menjadi andalan kinerja neraca perdagangan nasional. Hal ini tergambar dari kontribusinya yang mencapai 13,50 persen terhadap ekspor nonmigas dan menyumbang 3,50 persen terhadap total PDB Indonesia.” kata Menteri Pertanian pada 18th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price Outlook (IPOC 2022) pada 3-4 November 2022 di Bali (Situs Kementan 3/11/22).
Tampaknya, Pemerintah pun akan super hati-hati untuk meningkatkan bauran dari solar meskipun hal ini sangat bermanfaat dalam mengurangi kebutuhan devisa. Hitungan-hitungan yang lebih rinci sangat dibutuhkan sehingga tetap ada equilibrium bagi kebutuhan nasional Indonesia. Itulah mengapa, meski sudah dilakukan uji coba hingga akhir tahun ini, pemberlakuannya bakal menunggu persetujuan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Komite Pengarah (Bloomberg Technoz, 24/10/24). ()