Isu lahirnya Badan Sawit Nasional sudah terdengar santer dalam beberapa waktu terakhir. Badan yang akan menjadi “titik sentral” penanganan urusan sawit ini diharapkan segera lahir di awal Pemerintahan Prabowo. Namun mungkinkah terjadi mengingat terlalu banyak pihak yang mungkin masih ingin cawe-cawe?
Adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang secara verbal menyampaikan harapannya terhadap perbaikan tata kelola industri sawit pada pemerintahan Presiden Prabowo. Melalui Ketua Umumnya, Eddy Martono, disampaikan bahwa sudah saatnya untuk membuat sebuah aturan yang ringkas, sederhana namun memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan produksi sawit secara nasional. Perbaikan yang ia maksud bersifat holistik dari hulu hingga hilir.
Optimalisasi industri kelapa sawit ini memang bersifat sangat strategis, mengingat kontribusinya yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan proyeksi Kementerian Perindustrian, nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu hingga hilir pada tahun ini akan mencapai angka yang cukup fantastis, yakni Rp 775 triliun, atau meningkat Rp 25 triliun dibandingkan tahun lalu. Karenanya, Eddy berpesan “Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian,” ujarnya sebagaimana dikutip pada laman Gapki, 15 Oktober 2024.
Dalam catatan Gapki, pengelolaan industri sawit Indonesia saat ini berada di bawah 37 kementerian dan lembaga. Dengan demikian bisa dibayangkan betapa kompleks dan rumitnya tata kelolanya. Karenanya Gapki berharap adanya penyederhanaan yang kongkrit dalam bentuk regulasi dengan cara melahirkan lembaga baru yang bernama Badan Sawit Nasional. Badan inilah yang menjadi pusat pengambil keputusan tentang sawit, baik terkait dengan produksi, konsumsi, penanaman hingga perizinan. Dan agar tidak banyak yang ikut cawe-cawe, maka badan ini diharapkan berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui, tantangan yang dihadapi industri sawit saat ini sangatlah kompleks. Mulai dari masalah lahan, kepastian hukum, hingga masalah pengembangan dan hilirisasinya. Meskipun Indonesia memiliki lahan terbesar di dunia, namun dalam hal produktivitas dan produk turunannya masih kalah dari negara jiran Malaysia. Bahkan, di negeri itu untuk badan independen yang menangani semua urusan sawit, telah lahir 24 tahun yang lalu yang dinamakan Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
Konon, wacana pendirian Badan Sawit Nasional ini telah mendekati kenyataan karena telah memasuki tahapan kajian akademik di Universitas Indonesia. Bisa jadi akan selesai dalam waktu dekat. Yang lebih menjadi tantangan tentunya, apakah lembaga-lembaga yang biasanya ikut serta dalam penanganan industri “basah” ini tidak keberatan alias sukarela melepaskan kewenangannya demi kepentingan yang lebih besar? Dalam hal ini, kita menggantungkan harapan kepada Presiden Prabowo. ()