Pemerintah Indonesia melakukan soft launching bahan bakar campuran solar dan minyak sawit dengan rasio 50 persen (B50), pada Minggu (18/8/24). Langkah berani ini, dalam batas tertentu, bisa diartikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki perhatian besar terhadap lingkungan. Namun di lapangan, ternyata tantangannya juga cukup berat.
Adalah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sendiri yang melakukan peluncuran B50 tersebut, dan dalam kesempatan itu dengan tegas menyatakan kebijakan yang dibuat Pemerintah ini bermaksud agar energi yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah terjangkau dan ramah lingkungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa B50 dapat mengurangi emisi karbon sekaligus menekan defisit perdagangan nasional.
Sebagaimana dikutip oleh media online Kontan.co.id (20/08/24), Amran menegaskan bahwa biodiesel B50 dapat menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk impor solar, yang membebani keuangan negara sebesar Rp 300-400 triliun per tahun. Disisi lain, penggunaan minyak B50 ini pada dasarnya juga dapat mengurangi tekanan pihak asing yang kadang mengembuskan isu-isu negatif sehingga ekspor sawit kita menjadi terganggu serta menciptakan image yang kurang baik bagi bangsa.
"Saat ini, kami bertugas untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam implementasi program Biodiesel B50, tidak hanya dari sisi suplai bahan baku Crude Palm Oil (CPO), tetapi juga dalam skala yang lebih luas," tukasnya.
Meskipun niat Pemerintah itu baik, namun keadaan di lapangan bisa jadi bukan sesuatu yang ideal untuk merealisasikannya. Buktinya, berita ambisi pemerintah untuk mendorong B50 tersebut telah mematik berbagai komentar dari pihak-pihak terkait. Tidak ada yang yang menyatakan penolakannya, hanya pada umumnya concern terhadap tantangan pelaksanaan di kemudian hari dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) misalnya, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah kelapa sawit melalui peluncuran Biodiesel 50 (B50). Meskipun demikian, Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, menekankan bahwa tantangan pertama dalam melanjutkan program ini adalah peningkatan produktivitas sawit, yang salah satunya dapat dicapai melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Mukti mungkin hanya ingin mengatakan bahwa bahan baku di lapangan tidak mencukupi, kecuali dengan menggenjot produksi sawit yang tidak akan dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, sebagaimana ditulis oleh Antara (21/08/24) memberikan pernyataan yang mirip disampaikan oleh GAPKI, yakni pentingnya meningkatkan produktivitas tanaman sawit, guna memajukan industri biodiesel dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dalam kunjungan kerja di Pasar Minggu, Jakarta, Sudaryono menyatakan bahwa peningkatan produktivitas CPO memerlukan pemilihan bibit sawit unggul dan berkualitas, serta penggunaan teknik perawatan dan data sensor yang baik. Upaya peningkatan produktivitas sawit melalui peremajaan atau replanting juga memerlukan proses yang tidak mudah serta waktu yang tidak singkat. Hasil dari replanting baru akan dirasakan dampaknya sekitar 4-5 tahun sejak kelapa sawit baru ditanam.
Tampaknya sawit rakyat menjadi tema tersendiri dalam urusan peningkatan produktivitas ini. Maklum saja, sejauh ini, PSR yang dicanangkan Pemerintah tidak mencapai target, pupuk seringkali dinilai mahal, dan karena kekurangan dana maka masyarakat acapkali menanam sawit dengan “bibit palsu” alias tidak unggul. Inilah masalah-masalah mendasar mengapa sawit rakyat tidak mampu memberikan hasil yang optimal.
Tantangan lainnya menurut Sudaryono, bahwa B50 dapat dilaksanakan dengan sukses manakala semua kebutuhan minyak sawit untuk pangan dan kebutuhan primer lainnya terpenuhi. Bagaimana pun, keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi harus menjadi perhatian bersama.
Kesulitan lainnya juga dalam hal ketersediaan pasokan CPO dimana bila alokasinya dimaksimalkan untuk kebutuhan biofiel maka ekspor otomatis akan mengalami penurunan. Sedangkan pungutan dari ekspor inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi selisih harga biodiesel dengan minyak solar. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono bahwa saat ini produksi sawit tengah mengalami stagnasi. Dengan kondisi ini, implementasi B50 akan terhambat jika ada ada kenaikan permintaan terhadap minyak sawit mentah (CPO) dari negara importir. "Kalau cukup masih cukup dengan implementasi B50, tapi kalau permintaan negara importir naik maka bisa jadi tidak mencukupi," urai Eddy pada Kontan.co.id, Kamis (22/8).
Dalam beberapa waktu mendatang, diskusi tentang B50 ini akan banyak menyita perhatian para ahli sawit. Banyak jalan yang bisa ditempuh dengan konsekuensi sendiri-sendiri. Termasuk apakah nantinya untuk meningkatkan produktivitas Pemerintah mengendorkan moratorium pembukaan lahan sawit yang akan mematik kritik kalangan pecinta lingkungan? ()