Sejak tahun lalu, indikasi penurunan ekspor produk sawit sudah mulai terasa. Bahkan, tercatat sampai dengan Mei lalu, hanya berhasil diraup devisa negara sebesar 9,78 miliar dolar. Tanpa cawe-cawe Pemerintah yang lebih serius, dikhawatirkan anugerah kelapa sawit bagi bangsa Indonesia tidak maksimal.
Berdasarkan informasi dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dari Januari hingga Mei 2024, raupan devisa sawit mencapai 9,78 miliar dolar atau kisaran Rp 151,4 trilun rupiah. Angka yang merepresentasikan 10,01 persen dari semua ekspor non migas nasional tersebut cukup mengkhawatirkan, karena menunjukkan bahwa produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.
Sebagaimana ditulis oleh media online Tribun Bisnis (28/8/24), Ketua Umum Gapki, Eddy Martono tampak kecewa atas kinerja sawit Indonesia dimaksud. Ia bahkan dengan jelas mengatakan bahwa kinerja eskpor produk sawit cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan, pada tahun 2021, industri sawit menyumbang devisa sebesar 34,9 miliar dolar dan pada tahun berikutnya melonjak menjadi 37,7 milar dolar. Sayangnya di tahun 2023 anjlok ke angka 29,54 milar dolar. "Nah dalam 5 tahun terakhir ini produksi kita juga memang stagnan, dan produktivitasnya tidak begitu menggembirakan," ujar Eddy.
Eddy merasa benar bahwa sawit kita cukup mengkhawatirkan dari sisi produksi. Maklumlah, manakala sawit sudah mengalami penurunan produksi, relatif sulit digenjot untuk lebih produktif lagi. Umur dan kualitas sawit sangat menentukan produktivitas. Dan Eddy pun meyakini bahwa akar masalah produktivitas ini antara lain terkait dengan rendahnya pelaksanaan replanting dan peremajaan sawit rakyat (PSR). Penanaman kembali sawit acapkali menghadapi masalah tumpang tindih lahan dengan wilayah hutan serta tumpang tindih kebijakan. Sementara masalah bantuan PSR antara lain diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat serta birokrasi yang dirasakan petani rumit.
Repotnya lagi, masih menurut Eddy, beberapa negara importir, seperti China, merasa harga produk sawit sekarang lebih mahal dari sebelumnya sehingga mulai beralih ke minyak biji matahari dan mengurangi penggunaan minyak sawit. Disinilah, pentingnya Pemerintah memainkan kebijakan fiskal yang fleksibel sehingga harga di lapangan bisa stabil dan dapat terus bersaing dengan minyak nabati lainnya. Maklumlah, pangsa pasar minyak sawit hanya berkisar 33 persen, sedangkan sisanya ditutup oleh minyak nabati lainnya.
Cawe-cawe Pemerintah dalam urusan replanting, PSR hingga harga sawit sangat dimungkinkan. Justru keberpihakan Pemerintah bersama industri sawit sangat dibutuhkan dalam ketiga urusan dimaksud. Untuk meningkatkan produktivitas sawit, maka penyelesaian berbagai masalah seperti lahan, bibit yang unggul, pupuk, bantuan PSR hingga fleksibilitas mekanisme fiskal sangat urgent dilakukan.
Wakil Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dr. Sofyan Djalil, dalam sebuah wawancara podcast dengan media Kumparan beberapa waktu lalu mengingatkan bahwa sawit yang menjadi anugerah bangsa Indonesia ini mesti disayang-sayang agar memiliki masa guna dalam jangka panjang. Sawit tidak boleh habis manfaatnya sebagaimana produk teh, cengkeh dan karet. Untuk itu, semua pihak, termasuk Pemerintah mesti bergegas untuk melindungi masa depan sawit dengan kebijakan dan implementasinya yang maksimal. ()