Realisasi insentif biodiesel kembali menjadi perhatian setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencatat penyaluran insentif B40–B50 mencapai Rp17 triliun pada semester I/2026. Angka tersebut sudah lebih dari separuh proyeksi kebutuhan dana biodiesel sepanjang tahun yang disebut mencapai sekitar Rp32 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa program biodiesel berjalan aktif, tetapi juga memberi sinyal bahwa kebutuhan pembiayaannya semakin besar.
Biodiesel berbasis sawit selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. BPDP menyebut implementasi B50 mulai 1 Juli 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor bahan bakar fosil, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang dikutip BPDP, program biodiesel selama 2015–2025 diklaim telah menghasilkan penghematan devisa Rp722,9 triliun, menciptakan nilai tambah Rp114,7 triliun, mendukung penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
Namun, peningkatan campuran dari B40 ke B50 juga membawa konsekuensi pembiayaan. Semakin tinggi porsi biodiesel dalam solar, semakin besar kebutuhan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) berbasis sawit yang harus diserap. Pada saat yang sama, insentif diperlukan untuk menutup selisih antara harga biodiesel dan solar fosil agar harga bahan bakar tetap terjangkau. Reuters mencatat bahwa B50 merupakan salah satu upaya paling ambisius untuk menggantikan diesel impor dengan biofuel domestik, tetapi keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh selisih harga antara minyak sawit dan diesel.
Besaran insentif biodiesel sangat dipengaruhi oleh selisih harga antara solar fosil dan biodiesel sawit. Ketika harga minyak dunia naik, harga solar fosil biasanya ikut naik, sehingga jaraknya dengan harga biodiesel menjadi lebih kecil. Dalam kondisi ini, insentif yang perlu dibayar bisa berkurang. Sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, solar fosil menjadi lebih murah. Jika harga biodiesel sawit tetap lebih tinggi, selisih harga yang harus ditutup pemerintah menjadi lebih besar, sehingga kebutuhan insentif ikut meningkat.
Besarnya kebutuhan insentif membuat pengelolaan dana sawit perlu semakin hati-hati. BPDP memperkirakan kebutuhan dana biodiesel tahun ini sekitar Rp32,3 triliun. Setelah realisasi Rp17 triliun pada semester I/2026, masih ada kebutuhan pembiayaan sekitar Rp15,3 triliun untuk sisa tahun berjalan. Artinya, tantangan pada semester II bukan hanya melanjutkan penyaluran insentif, tetapi juga memastikan penerimaan dana sawit cukup untuk menopang B50 tanpa mengganggu pendanaan program lain.
Tantangannya, sumber utama pendanaan biodiesel berasal dari pungutan ekspor sawit. Ketika B50 meningkatkan serapan CPO domestik, ruang ekspor berpotensi menyempit. Reuters mengutip pelaku industri dan analis yang menilai peningkatan konsumsi biodiesel domestik dapat mengurangi ekspor sawit, yang pada akhirnya bisa menekan penerimaan pungutan ekspor sebagai sumber dana insentif. Dengan kata lain, B50 dapat meningkatkan kebutuhan dana, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengurangi salah satu sumber penerimaannya.
Pada akhirnya, tantangan B50 tidak berhenti pada kesiapan mesin, pasokan CPO, atau kemampuan produksi FAME. Program ini juga sangat bergantung pada keseimbangan dana sawit. Ketika harga CPO, harga solar fosil, volume ekspor, dan penerimaan pungutan ekspor berada dalam posisi yang mendukung, pembiayaan biodiesel relatif lebih aman. Namun, jika harga CPO tetap tinggi sementara harga solar fosil melemah, selisih yang harus ditutup melalui insentif bisa semakin besar. Karena itu, arah harga minyak dunia menjadi salah satu variabel penting dalam menilai seberapa berat beban insentif biodiesel yang harus ditanggung dana sawit.
Dengan realisasi semester I yang telah mencapai Rp17 triliun, dana sawit sejauh ini masih mampu menopang program biodiesel. Namun, B50 akan membuat kebutuhan pembiayaan semakin besar, sementara sumber dananya tetap bergantung pada pungutan ekspor sawit. Karena itu, kekuatan dana sawit tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan menjaga ekspor, penerimaan pungutan, dan alokasi untuk program lain seperti PSR, riset, SDM, serta peningkatan produktivitas. Jadi, B50 masih bisa ditopang, tetapi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa neraca pendanaan yang ketat.