Pidato Presiden Prabowo di depan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di Jakarta, Senin (30/12) tergolong menuai banyak komentar. Presiden dengan tegas menyarankan agar perkebunan kelapa sawit diperluas dan tidak perlu khawatir aneka tuduhan deforestasi.
“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, tidak usah takut katanya membahayakan (karena menyebabkan) deforestasi. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya, kan? Ya, dia menyerap karbon dioksida, darimana kita dituduh, yang mboten-mboten aja orang-orang itu,” ungkap Prabowo.
Pihak yang paling bersuara keras adalah LSM lingkungan hidup. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M Iqbal Damanik, sebagaimana dilansir VoA (2/1/25) mengkritik keras pernyataan Prabowo yang menganggap bahwa membabat hutan alam atau deforestasi sama sekali tidak berbahaya. Padahal, menurutnya, dengan kondisi krisis iklim saat ini, deforestasi sangat berbahaya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai pernyataan Prabowo itu sangat berbahaya karena akan ditafsirkan bahwa Pemerintah seakan memberi restu untuk terus mengekspansi lahan dengan cara membuka hutan alam. Masih banyak lagi yang memberikan komentar miring atas pidato Presiden Prabowo tersebut.
Concern yang demikian tinggi yang disampaikan LSM tersebut tentu merupakan sebuah warning bagi Pemerintah dalam alam demokrasi agar tidak melakukan deforestasi sembarangan yang bisa mengakibatkan banyak masalah di kemudian hari. Namun demikian, perlu dicatat, LSM tersebut pada dasarnya melakukan tafsir letterlijk atau harfiah. Apa yang dimaui atau dimaksudkan, bisa saja tidak demikian adanya.
Dalam konteks tafsir majazi, bisa juga sebenarnya Presiden hanya ingin menekankan tentang kedaulatan penuh sebuah negara, serta tidak layak negara berdaulat lainnya mendekte Indonesia. Presiden bisa jadi ingin mengatakan bahwa negara lain sudah lama melakukan deforestasi, mengapa sekarang maunya mengatur negara lainnya untuk tidak melakukannya dengan berbagai dalih. Sebagai kepala negara, tentu saja dignity yang harus selalu dipertahankan agar didengar oleh pihak lawan.
Sama juga ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Perancis, Immanuel Macron, yang kemudian diulang-ulang dalam berbagai pidato, menyebutkan bahwa bila Eropa tidak perlu sawit Indonesia, ya terima kasih. Seolah presiden tidak peduli terhadap tuntutan Uni Eropa melalui EUDR, atau mengabaikannya sedemikian rupa. Namun di sisi lain, bisa jadi Presiden sedang melakukan negosiasi atau pressure balik kepada lawan yang menekan kita. Tentu hasilnya, nantinya bisa jadi berakhir dengan win-win solution, bukan win-lose solution. Dalam dunia diplomasi dikenal istilah “right or wrong is my country”.
“Oh Yang Mulia, nda-nda, nggak usah, kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur, blessing in disguise. Agak kaget juga beliau (Macron),” kata Prabowo dalam acara Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip pada Minggu (28/8/2024).
Dalam sebuah diplomasi, sudah jamak melakukan saling gertak dengan cara sopan dan baik. Atau memberikan sinyal-sinyal tidak langsung agar lawan memahami tentang suatu posisi, apalagi terkait kedautan bangsa. Dengan meilihat background tentara serta pengalamanan melanglang buana yang dimiliki Presiden Prabowo, bukan tidak mungkin semua itu dilakukan dengan semangat yang tinggi dan sepenuh hati. Dengan kata lain, ia sedang memainkan berbagai taktik untuk dapat menekan dan bahkan memenangkan diplomasi atau negosiasi.
Sekaliber Presiden Prabowo ditambah dengan para pembantunya yang juga berpengalaman serta berpengetahuan, diyakini bahwa sang Presiden memahami sepenuhnya bahwa deforestasi yang membabi buta hanya akan memunculkan problematika nasional maupun global yang akan berat menanggulanginya. Keanekaragaman hayati yang sering menjadi topik dan bahasan para LSM tentu menjadi pertimbangan Presiden sebelum melangkah dalam mengurangi hutan di tanah air.
Kita pun yakin bahwa Presiden memahami bahwa terdapat langkah-langkah yang lebih aman dalam pengembangan sawit kedepan, seperti intensifikasi, peningkatan peremajaan sawit rakyat (PSR), menekankan cocok tanam sesuai kaidah yang benar, dan kalau pun masih kekurangan lahan dapat menggunakan terlebih dahulu tanah-tanah terdegradasi, padang ilalang, semak belukar, bahkan padang rumput yang selama ini kurang memberikan manfaat. ()