Bayangkan jika Indonesia bisa meningkatkan hasil panen sawit secara signifikan, tanpa menambah satu hektare pun hutan yang ditebangi. Di tengah sorotan global terhadap deforestasi dan tuntutan keberlanjutan, langkah seperti ini akan menjadi terobosan besar. Meskipun belum sepenuhnya terjadi, peluang ke arah sama masih terbuka. Pemerintah Indonesia kini bertekad menaikkan produktivitas sawit nasional menjadi 7 ton per hektare per tahun, tanpa membuka lahan baru. Sebuah strategi yang tidak hanya menjawab tekanan lingkungan, tapi juga menjadi solusi ekonomi bagi petani sawit nasional.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa target peningkatan produktivitas ini akan dicapai melalui tiga pendekatan utama: peremajaan tanaman tua, intensifikasi kebun sawit yang sudah ada, dan penggunaan teknologi tepat guna. Artinya, alih-alih memperluas kebun sawit ke area hutan baru, Indonesia justru bermaksud memaksimalkan potensi dari lahan yang sudah ada.
Salah satu fokus utama adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah dijalankan sejak 2017. Program ini menargetkan tanaman sawit yang berusia di atas 25 tahun, yang produksinya menurun drastis. Menurut data Kementan, sekitar 2,8 juta hektare dari total 6 juta hektare lahan sawit rakyat masuk kategori tanaman tua dan butuh segera diremajakan. Menteri Pertanian saat itu, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan pada 16 Mei 2023 bahwa peremajaan sawit merupakan langkah strategis. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diperlukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat… Program PSR setiap tahunnya ditargetkan seluas 180.000 hektare,” ujarnya saat melepas Gugus Tugas PSR di Jakarta.
Memasuki tahun 2025, komitmen ini kembali ditegaskan. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman, dalam rapat dengan DPR pada 17 Februari 2025, menjelaskan bahwa realisasi PSR pada tahun 2024 mencapai 38.247 hektare dengan dana tersalur sebesar Rp1,295 triliun. “Belum mencapai target karena sejumlah kendala di lapangan,” ungkapnya. Sementara itu, pada Maret 2025, BPDP kembali meluncurkan PSR Gelombang III dengan cakupan 4.222 hektare di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Normansyah Hidayat Syahruddin, Direktur Penghimpunan Dana BPDP, menambahkan dalam sebuah pertemuan Februari 2025 bahwa PSR merupakan bagian dari komitmen memperbaiki kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas nasional, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 dan 19 Tahun 2023. Artinya, strategi ini tidak hanya diteruskan, tetapi juga disesuaikan dengan perkembangan teknis dan kebijakan terkini.
Dengan peremajaan dan bibit unggul, sawit rakyat yang sebelumnya hanya menghasilkan 2–3 ton minyak sawit per hektare bisa naik dua hingga tiga kali lipat. Perusahaan besar seperti Astra Agro Lestari dan kelompok usaha lain telah menunjukkan bahwa penerapan bibit klonal, kultur jaringan, dan praktik agrikultur presisi dapat meningkatkan produktivitas hingga 20–25 persen. Teknologi digital dan smart farming pun mulai diperkenalkan kepada petani kecil, meski skalanya masih terbatas.
Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga pada kesejahteraan petani. Haskarlianus Pasang dari Sinarmas Agribusiness and Food mengatakan bahwa jika petani bisa meningkatkan produktivitasnya hingga 6 ton per hektare, maka Indonesia bisa menambah hingga 36 juta ton produksi sawit nasional—semuanya tanpa memperluas lahan. Hal ini sangat penting, mengingat produktivitas nasional cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, dengan produksi sekitar 52 juta ton pada 2024, turun dari 54 juta ton pada 2023.
Meski peningkatan produktivitas sawit menjanjikan, tantangan di lapangan masih besar. Banyak petani kecil belum memiliki akses ke bibit unggul, pembiayaan replanting, maupun pelatihan teknologi pertanian modern. Infrastruktur pendukung di daerah sentra sawit juga perlu diperkuat untuk memperlancar distribusi hasil dan alat produksi. Tanpa perbaikan menyeluruh, produktivitas tinggi sulit tercapai secara merata.
Sebaliknya, jika tantangan tersebut bisa diatasi, strategi peningkatan hasil tanpa membuka hutan baru akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan memperbaiki citra sawit sebagai komoditas berkelanjutan. Didukung oleh kebijakan yang tepat, hilirisasi produk, serta pengembangan bioenergi seperti biodiesel B35 hingga B50, industri sawit berpotensi menjadi pilar penting energi dan ekspor masa depan. Transformasi ini tak hanya menyejahterakan petani, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia mampu tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. ()