Selama lebih dari tiga dekade, kesejahteraan petani di Indonesia diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yang berbasis rasio harga. Namun indikator ini dinilai tidak mampu menangkap kemiskinan struktural dan dimensi non-monetary rumah tangga tani. Studi ini bertujuan mengkaji tantangan implementasi Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) yang mulai diadopsi dalam APBN 2026 sebagai pendekatan multidimensional berbasis capability approach. Dengan metode kualitatif melalui telaah literatur dan analisis dokumen kebijakan 2015–2025, penelitian menemukan tiga tantangan utama: resistensi metodologis terhadap perubahan data, ilusi kesejahteraan pada sektor ber-NTP tinggi seperti sawit, serta hambatan politik-birokrasi dalam tata kelola data. Kajian menyimpulkan bahwa IKP lebih komprehensif secara konseptual, tetapi memerlukan model transisi hibrida—NTP sebagai indikator pasar jangka pendek dan IKP sebagai dasar kebijakan pembangunan jangka panjang—agar reformasi pengukuran kesejahteraan berjalan efektif dan berkelanjutan.