← Berita
17 November 20261 dilihat

Skema Fair Burden Sharing Diusulkan untuk Pembiayaan Biodiesel B50

Foto Website IPOSS (48)

Peningkatan penggunaan biodiesel B50 menjadi bagian dari upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor solar melalui pemanfaatan minyak sawit. Namun, meningkatnya kebutuhan biodiesel juga dapat memperbesar kebutuhan insentif ketika harga biodiesel lebih tinggi daripada solar. Selama ini, pembiayaan insentif terutama mengandalkan dana yang dihimpun melalui pungutan ekspor sawit. Ketika kebutuhan domestik meningkat sementara ruang ekspor semakin terbatas, keberlanjutan sumber pendanaan tersebut menjadi perhatian. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan kecukupan dana, tetapi juga bagaimana biaya kebijakan energi nasional dibagi di antara pihak-pihak yang memperoleh manfaatnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan prinsip fair burden sharing, yaitu pembagian beban pembiayaan biodiesel secara adil antara pemerintah, industri, dan konsumen energi. Menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, peningkatan kebutuhan pendanaan biodiesel tidak seharusnya dibebankan secara berlebihan kepada industri sawit dan pekebun. Usulan menjelang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 tersebut mencakup kemungkinan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penyesuaian kebijakan biodiesel berdasarkan kemampuan pendanaan (GAPKI, 2026).

Pembiayaan insentif biodiesel dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), antara lain untuk menutup selisih antara harga indeks pasar biodiesel dan solar sesuai ketentuan. Besarnya kebutuhan dana bergantung pada volume penyaluran dan perkembangan harga kedua bahan bakar. Pada Mei 2026, BPDP mengemukakan hasil kajian yang menunjukkan bahwa, dalam skenario harga tertentu, pembiayaan B50 membutuhkan penerimaan pungutan ekspor dengan tarif ekuivalen 23,8 persen, dibandingkan tarif tertinggi 12,5 persen yang berlaku saat itu. Perbedaan tersebut menunjukkan potensi kesenjangan pembiayaan apabila peningkatan kebutuhan insentif tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan dana sawit. Angka tersebut merupakan hasil simulasi, bukan usulan tarif yang telah diberlakukan.

Perubahan alokasi pasokan sawit turut memengaruhi persoalan pembiayaan. Berdasarkan Outlook Industri Sawit IPOSS Q4 2026, konsumsi domestik diproyeksikan mencapai 27,1 juta ton, melampaui ekspor sebesar 25,76 juta ton. Kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel diperkirakan meningkat dari 13,6 juta ton pada 2025 menjadi 15,3 juta ton pada 2026, sehingga menjadi salah satu pendorong utama peningkatan konsumsi domestik. Proyeksi ini menunjukkan semakin besarnya peran pasar dalam negeri dalam menyerap produksi sawit nasional.

Sementara itu, GAPKI memperkirakan ekspor sawit dan turunannya pada 2027 dapat turun menjadi sekitar 26,5 juta ton, apabila B50 diterapkan sepanjang tahun dan produksi tertekan akibat dampak El Niño. Proyeksi IPOSS dan GAPKI menggunakan periode serta asumsi yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan langsung sebagai perubahan tahunan. Namun, keduanya menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor, mengingat perdagangan luar negeri juga menjadi sumber penerimaan pungutan untuk mendukung program biodiesel.

Penerapan fair burden sharing membuka beberapa pilihan pembiayaan. Kontribusi APBN dapat digunakan untuk menanggung sebagian kebutuhan insentif, sementara keterlibatan sektor energi dapat dikaji melalui kewajiban pembiayaan bagi pelaku usaha bahan bakar. Namun, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dukungan APBN menambah kebutuhan belanja pemerintah, sedangkan kontribusi sektor energi berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui harga bahan bakar. Sebaliknya, peningkatan pungutan ekspor dapat memengaruhi daya saing perdagangan dan harga pembelian sawit di tingkat hulu. Pembagian beban karena itu perlu mempertimbangkan bukan hanya pihak yang membayar secara langsung, tetapi juga pihak yang akhirnya menanggung dampak ekonominya.

Di sisi lain, industri sawit juga memperoleh manfaat dari kebijakan biodiesel melalui peningkatan permintaan CPO di pasar domestik. Karena itu, evaluasi pembiayaan perlu memperhitungkan distribusi manfaat dan biaya di sepanjang rantai pasok, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap harga tandan buah segar (TBS) pekebun. GAPKI juga menekankan pentingnya menjaga alokasi dana untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, serta penelitian. Program-program tersebut menjadi perhatian karena menggunakan sumber dana sawit yang juga mendukung pembiayaan biodiesel.

Usulan fair burden sharing menunjukkan perlunya evaluasi struktur pendanaan biodiesel seiring meningkatnya kebutuhan sawit domestik. Perluasan sumber pembiayaan dapat mengurangi ketergantungan pada pungutan ekspor, tetapi juga berpotensi memindahkan sebagian biaya kepada pemerintah, pelaku sektor energi, atau konsumen. Pengaturannya membutuhkan perhitungan kebutuhan insentif, kemampuan masing-masing sumber dana, dan dampaknya terhadap harga TBS maupun alokasi program perkebunan. Kejelasan pembagian beban menjadi penting agar pengembangan biodiesel dapat berjalan seiring dengan pemeliharaan ruang ekspor dan pembiayaan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Bagikan