Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan ekspor produk sawit kita. Tak pelak, Indonesia dengan segala cara mencoba mempertahankannya dan menjadikan Amerika mengimpor produk sawit sebanyak mungkin. Namun ingat, itu semua baru akan terealisasi manakala harga sawit kita kompetitif sebagai buntut dari tarif Trump yang masih terus mengalami perubahan sangat cepat.
Repotnya, Trump seolah menjadikan Indonesia mitra dagang yang harus “membayar” defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika selama satu dekade terakhir. Trump sebagai pemimpin negara adidaya bahkan telah mengubah arah perdagangan dunia yang semula lebih mengedepankan multilateralisme menjadi unilateralisme. Akibatnya, GATT yang sejak awal digadang-gadang menjadi penjaga perdagangan internasional yang adil, kini nyaris kurang memiliki gigi atau taji.
Dengan slogan “America First”, Trump menekan semua mitra dagangnya untuk melakukan negosiasi bilateral secara langsung. Namun pada akhirnya, hanya dia sendiri yang menentukan tarif masuk bagi komoditas dari negara lain, sementara produk Amerika bisa menikmati zero tariff saat masuk ke pasar negara-negara mitra. Kekuatan menekan sebagai negara adidaya menjadikan semua bisa terjadi sehingga bila ini semua terlaksana maka keuntungan besar akan diraup Amerika.
Seolah tidak mampu menolak, dunia pun mengikuti pola main ini tanpa syarat. Pada ujungnya, setiap negara mendapatkan tarif yang berbeda-beda berdasarkan national interest Amerika, bukan berdasarkan mekanisme pasar yang adil. Uniknya, bagi negara yang tidak mau melakukan negosiasi tarif dengan Amerika, Trump mengenakan tarif sesuka hatinya, antara 15%-20%.
Besarnya pasar menjadikan banyak negara “tunduk” terhadap tekanan Amerika, meski sebenarnya ada harapan untuk kembali ke sistem perdagangan global yang lebih berimbang. Apalagi masa jabatan Trump saat ini tinggal dua tahun lagi. Banyak negara memilih untuk menahan diri—berdarah-darah sementara, sambil menanti perubahan arah kepemimpinan global.
Indonesia sendiri terjebak dalam negosiasi alot. Awalnya, produk Indonesia yang masuk ke AS dikenakan tarif 32 persen, sementara produk AS ke Indonesia tetap masuk dengan tarif 0 persen. Setelah lobi dan negosiasi langsung antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump, akhirnya disepakati bahwa tarif ekspor Indonesia diturunkan menjadi 19 persen, dengan imbal balik berupa komitmen Indonesia membeli sejumlah produk Amerika, termasuk pesawat Boeing.
Dalam hal sawit, angka 32 persen jelas tidak bersahabat mengingat negeri pesaing kita, Malaysia yang juga menghasilkan sawit, hanya terkena tarif 25 persen. Maka dengan turunnya tarif menjadi 19 persen, produk sawit Indonesia kembali memperoleh daya saing yang cukup di pasar AS.
Pada Juli, Indonesia dan AS juga menandatangani kerangka kerja perdagangan baru yang mulai berlaku Agustus, yang tidak hanya mencakup penyesuaian tarif, tetapi juga kerja sama di bidang perdagangan digital, standar lingkungan, ketenagakerjaan, dan keamanan.
Namun lagi-lagi bukan Trump bila tidak membuat kejutan. Saat semua pihak mempersiapkan diri untuk ekspor dengan tarif baru, muncul wacana penambahan 10 persen bagi negara-negara yang tergabung dalam BRICS, termasuk Indonesia. Ancaman ini didasarkan pada kecurigaan Trump terhadap upaya BRICS membentuk sistem pembayaran perdagangan sendiri di luar dominasi dolar AS. Artinya, bila ancaman itu benar-benar dilaksanakan maka tarif bagi produk Indonesia saat memasuki Amerika melompat menjadi 29 persen.
Kejutan teranyar, berdasarkan pernyataan Gedung Putih berjudul Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates (31/7), tarif Trump terbaru menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina dan Thailand sama-sama menelan pil pahit tarif 19 persen. Di ASEAN, Brunei mendapatkan 25 persen, Laos dan Myanmar 40 persen serta Vietnam 20 persen. Kondisi ini dipastikan telah membuka persaingan ketat antara Indonesia dan Malaysia khususnya di bidang sawit.
Struktur perdagangan Indonesia-AS pun memperlihatkan ketimpangan. Ekspor Indonesia ke AS didominasi produk manufaktur dan tambang bernilai tambah rendah, seperti furnitur, tekstil, produk mineral, dan alas kaki. Sementara itu, impor dari AS didominasi bahan baku dan barang modal. Meskipun tarif resmi turun ke 19 persen, potensi nilai ekspor Indonesia ke AS justru diperkirakan akan berkurang hingga USD 9 miliar.
Dampaknya terhadap neraca perdagangan sangat nyata. Surplus perdagangan Indonesia dengan AS yang sebelumnya mencapai USD 11,7 miliar pada 2023 dan diperkirakan mencapai USD 14 miliar pada 2024, berpotensi menyusut drastis menjadi hanya sekitar USD 5 miliar. Jika impor produk AS seperti kedelai dan turunannya tetap dikenakan tarif nol persen, surplus ini bahkan bisa merosot ke angka USD 4,1 miliar.
Tekanan terhadap neraca dagang ini dapat berdampak pada defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia. Mengingat AS selama ini menyumbang sekitar sepertiga surplus dagang kita, menyusutnya surplus ini berisiko memperlebar CAD. Bank Indonesia memperkirakan CAD 2025 dapat melebar dari estimasi sebelumnya sebesar 1% PDB menjadi 1,5%, dan bahkan 2,1% pada 2026.
Jika benar-benar terjadi penambahan 10 persen pada produk Indonesia, maka nasib ekspor kita ke sana ibarat “jatuh tertimpa tangga”. Kita harus menerima kenyataan produk AS masuk Indonesia tanpa bea masuk, sementara ekspor kita bergulat dengan tarif tinggi plus kewajiban membeli produk Amerika.
Kini, semua dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Prabowo. Menurut Menko Perekonomian, masih ada kesempatan berunding dengan khusus bagi produk-produk yang tidak diproduksi sama sekali di Amerika, seperti sawit dan kakao. Kita banyak berharap, Indonesia dapat keluar dari negotiation trap yang dipasang Amerika Serikat dan memberikan kesempatan yang lebar bagi komoditas asal Indonesia. ()