B50 dan E50 Didorong untuk Substitusi BBM, Ketergantungan Impor Bahan Baku Jadi Sorotan

Mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu alasan Indonesia terus memperluas penggunaan bahan bakar nabati. Setelah menerapkan biodiesel B50 berbasis minyak sawit pada Juli 2026, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol menuju E50 untuk mengurangi kebutuhan bensin fosil. Namun, upaya menggantikan sebagian penggunaan BBM impor dengan sumber energi dalam negeri menghadirkan persoalan lain yang perlu diperhatikan, terutama kesiapan industri nasional dalam menyediakan bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi bahan bakar nabati tersebut.
B50 dan E50 memiliki sasaran penggunaan yang berbeda. B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar, sedangkan E50 merupakan campuran 50 persen bioetanol dan 50 persen bensin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menerapkan B50 pada Juli 2026, sementara pengembangan bioetanol masih dilakukan secara bertahap. Dalam pemberitaan detikJatim (5 November 2026), sejumlah akademisi menilai kedua program tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan impor energi, tetapi perlu didukung kesiapan teknologi, bahan baku, dan industri pengolahan.
Meskipun biodiesel memanfaatkan minyak sawit yang diproduksi di dalam negeri, pembuatannya masih memerlukan metanol sebagai bahan penolong untuk menghasilkan Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Bonar Tua Halomoan Marbun, memperkirakan kebutuhan metanol untuk mendukung B50 mencapai 2,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi domestik yang disebutkan baru sekitar 600 ribu ton. Perbedaan tersebut menunjukkan potensi kesenjangan pasokan yang perlu diperhitungkan seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
Ketergantungan terhadap metanol menjadi perhatian karena pengurangan impor solar belum tentu diikuti penurunan kebutuhan impor bahan penolong industri. Pemerintah telah menyampaikan rencana pengembangan industri metanol di Jawa Timur dan Kalimantan Timur untuk memperkuat pasokan domestik. Selain itu, pelaksanaan B50 juga memerlukan pengendalian mutu dan kesiapan distribusi. Pada September 2026, Kementerian ESDM melaporkan bahwa penyaluran B50 telah menjangkau 6.050 SPBU, sementara sebagian terminal masih menyelesaikan proses transisi dan penyesuaian teknis.
Sementara itu, pengembangan E50 menghadapi tantangan yang berbeda. Bioetanol dapat diproduksi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung, tetapi peningkatan penggunaannya membutuhkan kepastian pasokan bahan baku serta kapasitas pengolahan. Menurut Kementerian ESDM (2026), penerapan E20 yang ditargetkan pada 2028 diperkirakan membutuhkan 1,39 juta kiloliter bioetanol untuk cakupan konsumsi yang direncanakan, sementara lima pabrik yang siap memasok Pertamina baru memiliki total produksi sekitar 70.500 kiloliter. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan penambahan kapasitas sebelum pengembangan campuran bioetanol yang lebih tinggi dapat diterapkan secara luas.
Peningkatan kebutuhan bioetanol juga perlu mempertimbangkan penggunaan komoditas pertanian untuk kebutuhan lainnya. Pengembangan bahan baku energi berpotensi membuka pasar baru bagi petani, tetapi memerlukan dukungan produktivitas, kepastian harga, dan investasi pengolahan. Di sisi hilir, kesiapan kendaraan, standar mutu bahan bakar, serta infrastruktur penyimpanan dan distribusi menjadi bagian dari persiapan penerapan E50 secara bertahap.
Pengembangan B50 dan E50 menunjukkan bahwa upaya mengurangi ketergantungan impor BBM juga perlu memperhatikan kesiapan industri pendukung di dalam negeri. Pada B50, kebutuhan metanol menjadi salah satu perhatian karena kapasitas produksi domestik masih terbatas dibandingkan perkiraan kebutuhan. Sementara itu, pengembangan E50 memerlukan peningkatan pasokan bioetanol, kesiapan teknologi, dan infrastruktur distribusi. Perluasan penggunaan bahan bakar nabati dengan demikian tidak hanya bergantung pada kebijakan pencampuran, tetapi juga pada kemampuan industri nasional menyediakan kebutuhan produksinya secara berkelanjutan.